Pendahuluan
Pengadaan obat dan alat kesehatan merupakan bagian penting dalam mendukung mutu pelayanan rumah sakit. Salah satu tahapan krusial dalam proses pengadaan adalah penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang harus dilakukan secara tepat, objektif, berbasis data, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan pengadaan juga perlu memperhatikan ketentuan terbaru, termasuk Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Ketidaktepatan dalam menentukan sumber harga, menganalisis harga pasar, maupun menyusun spesifikasi dapat menimbulkan risiko ketidakwajaran harga, kesalahan administrasi, hingga permasalahan hukum. Karena itu, diperlukan pemahaman yang baik mengenai teknik penyusunan HPS serta identifikasi risiko dalam pengadaan obat dan alat kesehatan.

Pelatihan ini memberikan pembekalan praktis kepada peserta untuk meningkatkan kemampuan menyusun HPS secara akurat, transparan, efisien, dan sesuai regulasi, sekaligus memperkuat kesiapan dalam menghadapi audit dan pemeriksaan.

Tujuan 
1.    Memahami regulasi dan prinsip penyusunan HPS dalam pengadaan obat dan Alkes. 
2.    Menentukan sumber serta menganalisis data harga secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. 
3.    Menyusun HPS obat dan Alkes secara objektif, wajar, transparan, dan akuntabel. 
4.    Mengidentifikasi potensi penyimpangan dan risiko hukum dalam proses penyusunan dan pelaksanaan pengadaan. 
5.    Memahami peran dan tanggung jawab PA/KPA, PPK, dan tim pengadaan dalam penyusunan HPS. 
6.    Meningkatkan kesiapan menghadapi audit dan pemeriksaan melalui dokumentasi HPS yang tepat dan lengkap.

Materi
1.    Dasar Hukum dan Regulasi Terkini Pengadaan Barang/Jasa Kesehatan
2.    Konsep dan Prinsip Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
3.    Metode Pengumpulan dan Verifikasi Harga Pasar yang Relevan
4.    Identifikasi Risiko Mark-up dan Strategi Pencegahannya
5.    Penguatan Peran PA/KPA, PPK, dan Tim Pengadaan dalam Proses HPS
6.    Teknik Penyusunan HPS yang Aman secara Hukum dan Wajar Biaya
7.    Studi Kasus HPS Bermasalah dan Penanganannya oleh Aparat Penegak Hukum (APH)

Kriteria Peserta
Direktur/Wakil Direktur Rumah Sakit, Kepala Bagian/Kepala Bidang/Kepala Instalasi terkait, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan dan Tim UKPBJ, Tim Penyusun HPS dan Pengadaan, Kepala/Staf Instalasi Farmasi dan Logistik, Staf Perencanaan, Keuangan, dan Pengadaan, SPI/Auditor Internal Rumah Sakit, Auditor internal rumah sakit dan inspektorat, Tim penyusun anggaran dan perencana program RS

Narasumber
Praktisi dan Konsultan Hukum PBJ dan Logistik Kesehatan, dengan metode pembelajaran interaktif, meliputi ceramah interaktif, diskusi/tanya Jawab dan simulasi penyusunan HPS berdasarkan studi kasus nyata.

Informasi Umum
1. Pilihan Paket Biaya
A. Menginap - Rp. 5.500.000,- /peserta
Menginap 2 Malam (1 Kamar/Peserta), Breakfast, Lunch, Dinner, Coffee Break, Training Kit, Tas Ransel, Flashdisk, Dokumentasi, Souvenir, Sertifikat dari Lembaga Terakreditasi A Kemenkes RI.

B. Tanpa Menginap - Rp. 4.500.000,- /peserta
Lunch & Coffee Break, Training Kit, Tas Ransel, Flashdisk, Dokumentasi, Souvenir, Sertifikat dari Lembaga Terakreditasi A Kemenkes RI.

C. Online (Zoom Meeting) – Rp 3.000.000/peserta
Sertifikat dari Lembaga Terakreditasi A Kemenkes RI, Soft Copy Materi, & Rekaman Video.

2. Pembayaran & Pendaftaran
Transfer biaya Pelatihan ke BNI 1529599674 a.n. CV Etaprima Karya, dan kirim bukti transfer via WhatsApp ke admin. Pendaftaran dan informasi: WA/Telp: 0812-2584-1026 / 0877-8440-2996. Konfirmasi maksimal H-3 sebelum kegiatan.

Jadwal Tahun 2026

Jadwal Tahun 2027

Menerima Pelatihan:
•    In House Training (minimal 25 peserta) dalam 1 Instansi
•    Waktu dan tempat pelaksanaan sesuai permintaan
•    Hubungi tim kami untuk konsultasi dan penjadwalan Bimtek