Pendahuluan

Pengadaan alkes dan obat berperan krusial dalam menjamin mutu layanan kesehatan dan keberlanjutan Program JKN. Proses yang cepat, tepat, dan akuntabel menjadi kunci agar rumah sakit dan fasilitas kesehatan mampu memenuhi kebutuhan pelayanan tanpa hambatan administratif. Melalui Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, pemerintah memperbarui arah kebijakan pengadaan dengan menekankan skema tanpa tender, e-purchasing, serta kontrak payung yang berorientasi pada efisiensi, transparansi, dan pencegahan tindak pidana korupsi (tipikor). Kebijakan ini sekaligus menuntut peningkatan kapasitas aparatur dalam memahami dan menerapkannya secara benar. Besarnya anggaran kesehatan dari APBN dan APBD menempatkan pengadaan alkes dan obat sebagai area berisiko tinggi apabila tidak dikelola sesuai regulasi. Oleh karena itu, penguasaan teknis dan hukum pengadaan menjadi kebutuhan mendesak, bukan sekadar pelengkap administrasi. Bimtek ini dirancang khusus untuk menjawab tantangan tersebut dengan membekali peserta pemahaman aplikatif PP 46 Tahun 2025, agar pengadaan alkes dan obat dapat dilaksanakan secara profesional, patuh hukum, dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan kesehatan. 

Mengapa Bimtek Ini Penting?
Karena kesalahan kecil dalam pengadaan alkes dan obat dapat berujung pada persoalan hukum besar. Bimtek ini tidak hanya membahas regulasi, tetapi juga membuka wawasan praktis agar setiap rupiah anggaran kesehatan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.

Tujuan
1.  Memberikan pemahaman komprehensif tentang kebijakan terbaru pengadaan alkes dan obat sesuai PP Nomor 46 Tahun 2025.
2.  Meningkatkan kemampuan peserta dalam menerapkan pengadaan tanpa tender secara sah dan akuntabel.
3.  Mendorong terciptanya proses pengadaan yang transparan dan bebas konflik kepentingan.
4.  Memperkuat strategi pencegahan tipikor di sektor kesehatan.
5.  Menyelaraskan praktik pengadaan dengan standar akreditasi rumah sakit.
6.  Mengoptimalkan pemanfaatan e-Katalog dan kontrak payung.
7.  Mengurangi potensi kesalahan administrasi dan risiko hukum.
8.  Mendukung efisiensi anggaran dan keberlanjutan layanan kesehatan.

Kriteria Peserta
1.  Manajemen RSUD, RSD dan BLUD 
2.  PPK Dinas Kesehatan, RSUD, RSD, BLUD dan Faskes lainnya
3.  Pengelola logistik rumah sakit dan fasilitas kesehatan
4.  Pejabat struktural dan fungsional di Dinas Kesehatan
5.  Pejabat Pengadaan dan Pokja Pemilihan
6.  Aparat pengawasan internal pemerintah (APIP)
7.  Staf perencanaan dan keuangan instansi kesehatan
 

Narasumber
Konsultan PBJ Alkes dan Obat sektor kesehatan. Materi disampaikan secara komprehensif melalui, ceramah interaktif, diskusi/tanya jawab, dan studi kasus..

Informasi Umum
1. Pilihan Paket Biaya
A. Menginap Rp. 5.650.000,- /peserta
Termasuk menginap 2 malam (1 kamar/peserta), makan pagi, siang, malam, 3 kali Coffee Break, Training kit, ID peserta, Tas eksklusif, Flashdisk materi, Dokumentasi, Souvenir dan Sertifkat.

B. Tanpa Menginap Rp. 4.600.000,- /peserta
Termasuk makan siang, 3 kali Coffee Break, Training kit, ID peserta, Tas eksklusif, Flashdisk materi, Dokumentasi, Souvenir dan Sertifkat.

C. Zoom Meeting – Rp 3.000.000/peserta
Durasi: 2 hari (08.00–11.15 WIB) sudah termasuk e-Sertifikat, materi (PDF), dan rekaman video.

2. Pembayaran & Pendaftaran
Transfer biaya Bimtek ke: BNI 1529599674 a.n. CV Etaprima Karya. Mengirim bukti transfer via WhatsApp ke admin. Pendaftaran dan informasi, hubungi admin via WA/Telp: 0812-2584-1026 / 0877-8440-2996. Konfirmasi maksimal H-3 sebelum Bimtek.

Jadwal Tahun 2026
 

Menerima Pelatihan:
•    In House Training (minimal 20 peserta) dalam 1 Instansi
•    Waktu dan tempat pelaksanaan sesuai permintaan
•    Hubungi tim kami untuk konsultasi dan penjadwalan Bimtek